Category Archives: Berita

Harga Jeroan di RI Mahal, Ini Penjelasan Pedagang

Jakarta -Di negara luar seperti Australia, jeroan dari sapi dianggap sebagai produk sampingan sehingga bisa dijual sangat murah dan sebagai makanan hewan. Namun, di Indonesia, harga jeroan tergolong cukup mahal.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi, menjelaskan untung yang diambil pedagang daging di pasar atas jeroan tidaklah besar. Hal ini lantaran jeroan sudah mahal sejak kulakan dari rumah potong hewan (RPH).

“Pedagang beli jeroan secara borongan dengan karkas (daging dan tulang) sapi. Untung nggak besar,” jelas Asnawi kepada detikFinance, Kamis (14/7/2016).

Dia menghitung, pedagang membeli karkas beserta jeroan Rp 87.000/kg. Dengan rincian, Rp 80.000/kg harga karkas, dan Rp 7.000/kg harga jeroan.

Dari satu sapi hidup seberat 500 kg akan menghasilkan karkas 250 kg, ditambah produk sampingan berupa jeroan yang dijual RPH ke pedagang Rp 21.750.000 (250 x Rp 87.000).

Produk sampingan tersebut yakni babat 14 kg, usus pendek 5 kg, usus panjang 3 kg, paru 3 kg, jantung 1,5 kg, hati 5 kg, kepala 25 kg, buntut 2 kg, dan sisanya berupa limpa dan ginjal.

“Karkas dan jeroan seberat 250 kg dibeli seharga Rp 21 juta lebih, modal beli jeroannya itu sebesar Rp 1.750.000, hitungannya dari 250 kg karkas dikali Rp 7.000, karena beli borongan dengan karkas,” jelas Asnawi.

Dengan asumsi harga jual babat harga Rp 30.000/kg, usus pendek dan panjang 30.000/kg, paru Rp 80.000/kg, jantung Rp 80.000/kg, hati Rp 80.000/kg, kepala Rp 250.000/kepala, buntut Rp Rp 80.000/kg, maka penjualan yang didapat dari jeroan sebesar Rp 1.830.000.

“Artinya dengan modal beli jeroan Rp 1.750.000, dapat untung Rp 80.000, atau sekitar Rp 100.000 kurang atau lebih tergantung harga jeroannya,” terang Asnawi.

Dia berujar, kebiasaan pedagang membeli jeroan secara borongan dengan karkas sapi inilah yang membuat pendapatan dari jeroan dianggap sebagai kompensasi dari menjual daging.

“Artinya kalau harga jeroan diturunkan oleh pedagang, itu dibebankan ke naikkan harga daging sapinya. Sementara kalau ongkos transportasi itu dikompensasi dari kulit dan kaki. Kebiasaannya seperti itu, meski juga ada yang jual terpisah jeroan dan karkas,” tutup Asnawi.

Operasional Perluasan Terminal 3 Tunggu Izin Regulator

0d5c3ec5-8a24-4ff6-a3d2-ea3631a7a3d2_169

PT BESTPROFIT FUTURES, Jakarta – PT Angkasa Pura II (Persero) menghormati keputusan Kementerian Perhubungan yang menunda waktu pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. AP II tengah menindaklanjuti hasil verifikasi untuk memastikan standar sarana dan prasarana terpenuhi.

“Sebagai operator bandara, AP II selalu menjunjung tinggi upaya penegakan peraturan atas penyelenggaraan dan keselamatan penerbangan,” ujar Head of Corporate Secretary & Legal PT AP II, Agus Haryadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/6/2016).

Agus mengatakan, temuan-temuan dari hasil verifikasi sebagian besarnya sudah ditindaklanjuti atau dipenuhi AP II. AP II dipastikan Agus juga memperbaiki dan melengkapi sarana serta prasarana untuk pelayanan yang baik dan keselamatan penerbangan.

“Adapun temuan yang hingga saat ini masih dicarikan solusinya adalah terkait peralatan pemantau lalu lintas di apron perluasan Terminal 3. Seiring dengan hal tersebut maka AP II akan memenuhi seluruh rekomendasi dari Kementerian Perhubungan sehingga operasional perluasan Terminal 3 pun hanya akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemerintah Indonesia,” jelas Agus.

Kemenhub memutuskan Terminal 3 Ultimate belum dapat beroperasi berdasarkan verifikasi lapangan pada 16 Juni 2016. Alasannya, masih ada beberapa persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang belum terpenuhi.

Temuan yang didapat dari tinjauan lapangan di antaranya di bidang keselamatan, persyaratan bidang prasarana sisi udara seperti marka apron, peralatan dan utilitas, dan keselamatan lingkungan di Terminal 3 Ultimate belum terpenuhi.

Sedangkan dari sisi keamanan penerbangan, ada beberapa hal yang masih belum memenuhi syarat. Di antaranya masih terdapat kekurangan personel keamanan penerbangan yang masih kurang 44 personel dari kebutuhan sebanyak 412 personel. Kemudian pemasangan/penempatan peralatan pemantau keamanan (CCTV) belum terpasang sesuai dengan target dari 200 kebutuhan, di mana saat ini masih 160 CCTV.

PT BESTPROFIT FUTURES

Sumber ; detik

Naik Lagi, Utang Pemerintah RI Kini Rp 3.323,36 T

6375566f-c470-43be-bc74-d848520daf0b_169

Jakarta -Hingga akhir Mei 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.323,36 triliun. Naik Rp 44,08 triliun dibandingkan akhir April 2016, yaitu Rp 3.279,28 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Mei 2016 adalah US$ 244,1 miliar, turun dari posisi akhir April 2016 yang sebesar US$ 248,36 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Mei 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.563,29 triliun, naik dari akhir April 2016 yang sebesar Rp 2.529,92 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 760,06 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 749,37 triliun.

Demikian dikutip detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (27/6/2016).

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:

  • 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
  • 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
  • 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
  • 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
  • 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
  • 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
  • 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
  • 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
  • 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
  • 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
  • 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
  • 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
  • 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
  • 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
  • 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
  • 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)

Sumber : detik